Home Berita Umum KEMENDAGRI GELAR VICON GUNA DORONG PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN...

KEMENDAGRI GELAR VICON GUNA DORONG PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, tanggal 20 Januari 2021 menggelar vicon  tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA. 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah secara Virtual di ruang rapat Sekjen Kemendagri Jakarta Pusat se Indonesia. Turut hadir mengikuti kegiatan ini Hadi Sasono.,A.P. Sekretaris DPMPTSP di ruang kerja DPMPTSP  Jalan Mayawati Atas no.11 Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

Dalam Video Conference tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Muhammad Hudori bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga penggunaan APBN dan APBD pada tahun 2020 difokuskan untuk penanganan Covid-19 yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi  diproyeksikan dapat mencapai kisaran 4,5% hingga 5,5% sebagaimana proyeksi Kementrian Keuangan. Pertumbuhan ekonomi dimaksud didorong oleh berbagai kebajikan pemerintah antara lain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat.

Dengan dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I – 2021 sejak dini. Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk mempercepat kemudahan investasi dan segera melaksanakan APBD dengan pelelangan. Pelelangan yang sudah dianggarkan harus segera dilakukan pada awal tahun agar menghindari penumpukan anggaran pada akhir tahun. Selain itu, pemerintah memperhatikan realisasi penerimaan daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. APBD menjadi instrumen utama penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto juga melaporkan, bahwa berdasar dari overview tahun sebelumnya, banyak kegiatan yang terkoreksi karena belum dilakukan lelang oleh Pemda. Untuk itu, ditegaskannya Pemda diharapkan segera mempercepat langkah tersebut dengan memprioritaskan penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu, Pemda juga diharapkan mampu memanfaatkan kegiatan yang berorientasi produktif dan bermanfaat untuk meningkatkan SDM, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemda, harus optimalkan strategi pencapaian target kinerja agar tepat sasaran yang terurai masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dengan pengelolaan secara transparan dan akuntabel serta menjaga keseimbangan penerimaan dan pengeluaran, harus ada pengendalian terhadap simpanan di perbankan.

Ada beberapa poin penekanan dalam rangka percepatan penekanan pertumbuhan ekonomi di daerah maka diperlukan percepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 serta kemudahan Investasi di Daerah. Adapun penekanan yang pertama untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 Pemerintah diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran, agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun. Kedua, dalam percepatan kemudahan investasi di daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi ke daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan potensi di daerah sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBD dan APBN guna memperkuat iklim investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here