Home Berita Umum KERJA SAMA TERJALIN ANTARA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT...

KERJA SAMA TERJALIN ANTARA PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM PROGRAM SINERGITAS INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sukabumi, Rabu tanggal 30 September menyelenggarakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan pemerintah Kota Sukabumi tentang sinergitas program intensifikasi pajak daerah, pengembangan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian penghargaan capaian realisasi PBB-P2 dan BPHTB terbaik tahun 2019 kepada PPAT, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Sukabumi di ruang utama Balai Kota Sukabumi Jalan Syamsudin.,S.H. No 25 Kelurahan Cikole Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. DPMPTSP turut menghadirkan Krishna Dwipayana.,S.T. Kabid Informasi dan Pengaduan serta Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M. Kasi Data dan Informasi.

Acara dibuka oleh Wali Kota Sukabumi H.Achmad Fahmi. Dalam sambutannya Wali Kota Sukabumi, H.Achmad Fahmi, mengharapkan dengan kerjasama ini potensi yang ada di daerah bisa dimaksimalkan. Kerjasama seperti ini, bertujuan meningkatkan potensi pendapatan di sektor pajak daerah bisa maksimal, nantinya akan berpengaruh terhadap pendapatan dana bagi hasil, usai penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut. Mengenai potensi pajak di wilayah Kota Sukabumi yang dapat dimaksimalkan, diantaranya masih ada 12 persen potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dapat dimaksimalkan. Bagi PAD Kota Sukabumi yang tergolong masih kecil,tentunya dengan potensi pajak yang ada ini sangat berarti.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Provinsi Jabar, Dedi Sutardi mengatakan, potensi pajak itu tersebar di masyarakat yang ada di wilayah Jawa Barat. Namun untuk kewenangan diatur pemerintah baik pusat maupun provinsi. Mengenai hasil dari pendapatan pajak, ada dana bagi hasil untuk kabupaten dan kota, makanya untuk memaksimalkan potensi itu, kita kerja bareng dengan pemda yang dipimpin Bupati dan Wali Kota. Upaya lain memaksimalkan potensi pajak tersebut melalui pemberdayaan masyarakat yang diwakili koperasi, nanti koperasi diberi kewenangan untuk menerima setoran PKB dan bekerjasama dengan BJB, jika sudah siap, koperasi tersebut menjadi tempat penyetoran PKB, tentunya, dengan perluasan tempat pembayaran akan meningkatkan pendapatan pajak di daerah. Mengenai dana bagi hasil pajak untuk daerah, sesuai undang undang 30 persen pendapatan hasil pajak diberikan kepada daerah. Sedangkan 70 persennya untuk provinsi. Hasil 70 persen itu untuk pembangunan di daerah seluruh Jawa Barat. Diantaranya ada bantuan keuangan, bantuan sosial dan dana hibah dan pembangunan fisik yang menjadi kewenangan provinsi. Mengenai potensi di Kota Sukabumi sendiri, ada sekitar 119 ribu kendaraan bermotor dan tahun 2019 kemarin, DBH yang didapat Kota Sukabumi kurang lebih mencapai Rp60 miliar, meski tidak dipungkiri dengan kondisi Covid 19 ini sangatlah berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat. Diharapkan adanya peningkatan PAD dari sektor pajak dibandingkan tahun kemarin.

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kasi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kabid Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here