Home Berita Umum KPK GELAR VIDEO CONFERENCE DENGAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE JAWA BARAT

KPK GELAR VIDEO CONFERENCE DENGAN PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN SE JAWA BARAT

Pemda Kota Sukabumi menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi program pencegahan korupsi terintegrasi dan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2020 dengan KPK melalui video conference, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 di ruang video conference Bagian Tata Pemerintahan Pemda Kota Sukabumi, jalan R.Syamsudin S.H no.25 Sukabumi. Peserta rakor ini bagi seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Barat. Pemda Kota Sukabumi turut menghadirkan Bappeda, Inspektorat, Sekwan DPRD, BPKD, BKPSDM, DPMPTSP, Bagian Ekbang dan Kerjasama Daerah  Setda, Bagian Tata  Pemerintahan dan UPBJ Setda. DPMPTSP turut menghadirkan Krishna Dwipayana,.S.T. Kabid Informasi dan Pengaduan serta Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M. Kasi Data dan Informasi.

Acara ini dipimpin langsung Sekda Kota Sukabumi Drs.Dida Sembada.,M.M., Beliau mengatakan Pemerintah Kota Sukabumi sudah membuat Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Tim Koordinator Pencegahan (Korsubgah) Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi RI untuk wilayah Jawa Barat, Budi Waluya memberikan arahan tentang koordinasi pencegahan korupsi kepada Sekda Provinsi Jabar dan Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Bpkad, Kepala DPMPTS, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jabar. dilanjutkan dengan tanya jawab, dan penyampaikan persoalan yang ada di masing-masing wilayah. Dalam rapat ini juga  menjelaskan panduan, pedoman pelaporan, dan pengisian dokumen kelengkapan capaian aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Ada 4 poin yang di sampaikan oleh Budi terkait titik rawan korupsi penangan covid-19 :

  1. Pengadaan barang/jasa : kolusi dengan penyedia, mark up harga, kick back, benturan  kepentingan dalam pengadaan, kecurangan.
  2. Filantropi atau sumbangan pihak ketiga : pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan.
  3. Refocusing dan realokasi anggaran  covid-19 APBN dan APBD : alokasi sumber dana dan belanja, pemanfaatan anggaran.
  4. Penyelenggaraan bantuan sosial pada pemerintah pusat dan daerah : pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja langsung, distribusi bantuan, dan pengawasan.

 

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T(Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here