Home Berita Umum MATANGKAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, PEMERINTAH KOTA SUKABUMI MENYOSIALISASIKAN INTERNET BANKING CORPORATE...

MATANGKAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI, PEMERINTAH KOTA SUKABUMI MENYOSIALISASIKAN INTERNET BANKING CORPORATE (IBC)

Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Sukabumi menggelar sosialisasi penggunaan Internet Banking Corporate (IBC) pada Senin-Selasa (05-06/11/2018) di ruang pertemuan MaxOne Hotel Jl. Siliwangi Nomor 90 Kota Sukabumi.

Acara yang dibuka langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. dan dihadiri oleh sejumlah unsur pimpinan dan pegawai SKPD termasuk DPMPTSP Kota Sukabumi ini difokuskan pada peserta yaitu Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Pemerintah Kota Sukabumi terus menyempurnakan ketersediaan sarana, prasarana, dan SDM yang memadai guna mendukung implementasi transaksi non tunai tersebut.

Pemerintah Kota Sukabumi sendiri telah mengimplementasikan pola transaksi non tunai baik bersifat penerimaan maupun pengeluaran sejak 1 Januari 2018 dan menunjuk serta bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB) selaku bank yang melaksanakan implementasi seluruh transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

Sistem Pembayaran Non Tunai sendiri merupakan sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi dengan beralih dari pembayaran tunai yang memakai uang kartal (uang kertas dan logam) menjadi pembayaran non tunai yang merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Selain bermanfaat untuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan penerapan transaksi non tunai diharapkan dapat bermanfaat untuk mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran negara, menekan laju inflasi, mencegah transaksi illegal (korupsi), mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here