Home Berita Umum PERTEMUAN KONSOLIDASI DAN PENGARAHAN DARI KEPALA BKPM SECARA VIDEO CONFERENCE

PERTEMUAN KONSOLIDASI DAN PENGARAHAN DARI KEPALA BKPM SECARA VIDEO CONFERENCE

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan video conference konsolidasi dan pengarahan terkait Undang-undang Cipta Kerja bagi DPMPTSP Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, pada hari  Selasa tanggal 20 Oktober 2020. DPMPTSP Kota Sukabumi turut menghadirkan Sekretaris Hadi Sasono.,A.P. beserta jajaran Eselon 3 dan 4.

Acara di buka oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia Beliau menyampaikan poin-poin penting yang dibutuhkan pengusaha dan investor saat ini yaitu kemudahan, kecepatan, kepastian dan efisiensi. Harapannya melalui UU itu Pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka menyederhanakan birokrasi perizinan berusaha. Beliau juga menegaskan bahwa UU ini tidak sedikitpun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, kewenangan tetap ada di daerah. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha.“Tidak ada satu izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi,”.

Selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengatur proses perizinan UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang akan menjadi lebih cepat dan mudah. UMK hanya perlu mendaftar di sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha Mikro (IUM) yang dapat dijadikan sebagai izin usaha. Kemudahan proses perizinan yang diperoleh oleh UMK menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota mengusulkan perlunya notifikasi perizinan yang diterbitkan oleh OSS untuk UMKM tersebut, sehingga Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan atas perizinan yang diterbitkan.

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kabid Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here