Home Berita Umum RAPAT HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH BAGI PEMERATAAN INVESTASI

RAPAT HARMONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH BAGI PEMERATAAN INVESTASI

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggelar Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi pemerataan¬† Investasi, pada Rabu tanggal 19 Februari 2020 di Grand Ballroom Ritz-Carlton Jakarta Pasific Place, SCBD dengan mengangkat tema “Investasi¬† untuk Indonesia Maju”. Rapat besar yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia tersebut bertujuan untuk mengenali hambatan regulasi perizinan di daerah dan pusat untuk mewujudkan kebijakan yang pro terhadap iklim investasi di seluruh wilayah Indonesia. DPMPTSP Kota Sukabumi hadir dan diwakili oleh Dra.Hj.Sufiani Kabid Penanaman Modal dan Sri Murni Herlina.,S.KM., M.M. Kasi Data dan Informasi.

Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi ini dibuka oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.  Adapun sebagai narasumber pada kegiatan ini:

  • Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan materi bahasan tentang Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung iklim investasi.
  • Kementrian Dalam Negeri RI Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan dengan materi bahasan Peningkatan layanan PTSP bagi pemerataan investasi di daerah.

Kualitas pelayanan publik tentu berhubungan dengan iklim investasi. Pemerintah, sebagai regulator, menyiapkan beberapa skema untuk meningkatkan investasi di berbagai daerah. Salah satu terobosannya adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memudahkan berbagai jenis urusan dan perizinan. Berdasarkan hasil evaluasi MPP yang dilaksanakan pada tahun 2019, 96,78 % pengguna layanan MPP merasa puas dengan penerapan prinsip-prinsip MPP, yaitu keterpaduan, akuntabilitas, berdaya guna, aksesibilitas, koordinasi dan kenyamanan.

Dengan hadirnya MPP di 22 daerah di Indonesia, merupakan bentuk terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Kehadiran MPP merupakan perwujudan birokrasi 4.0 yang diharapkan dapat memberikan percepatan dan akurasi pelayanan dan sekaligus berupaya untuk mengubah pola pikir ego sektoral antar instansi menjadi kerja bersama.

Prioritas dari Presiden yaitu mewujudkan pelayanan publik berkualitas, utamanya dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi dan berusaha. Untuk menjawab tantangan tersebut, telah menyusun serangkaian rencana aksi melalui reformasi SDM guna mendukung tersedianya SDM yang handal dan berkompeten.

Langkah untuk perbaikan pelayanan publik di sektor investasi, diantaranya adalah reformasi inovasi pelayanan publik, reformasi layanan publik, pembinaan intensif bagi daerah Kawasan Ekonomi Khusus serta akan terus mendorong reformasi sistem informasi pelayanan publik.

Diakhir kegiatan peserta dibagi dalam tiga sidang kelompok yaitu :

  • Kelompok 1 dengan tema bahasan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  • Kelompok 2 dengan tema bahasan Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  • Kelompok 3 dengan tema bahasan Perizinan dan Fasilitas Investasi serta Standarisasi Perizinan di Pusat dan Daerah.

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here