Home Berita Umum SOSIALISASI/ KONSULTASI RANCANGAN PP TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA VIRTUAL

SOSIALISASI/ KONSULTASI RANCANGAN PP TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA VIRTUAL

Kamis tanggal 19 November 2020 Kementrian Dalam Negeri RI menyelenggarakan sosialisasi/konsultasi publik atas rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPRD Kabupaten /Kota, Bappeda, OPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, OPD yang membidangi penanaman modal dan perizinan seluruh Indonesia. DPMPTSP Kota Sukabumi turut menghadirkan Dra.Hj.Sufiani Kabid Penanaman Modal, Saepulloh.,S.Pd. Kabid Pelayanan Perizinan, Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M. Kasi Data dan Informasi serta Iwan Setiawan.,S.E. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Bentuk implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Pemerintah mulai merancang Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Sosialisasi dan Konsultasi Publik tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI melalui Sekjen Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori.,M.Si.  menyampaikan bahwa RPP penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus law). Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimandatkan ke Kemendagri dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah. Ketentuan menimbang tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diperlukan, untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, sehingga meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu dilakukan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah untuk menindaklanjuti UU Cipta Kerja Pasal 176 angka 3 dan 9 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. RPP perizinan di daerah bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi jenis usaha apa saja yang dapat disederhanakan. RPP tersebut nantinya juga sebagai wadah yang menampung aspirasi di daerah.

Perizinan ini memang prioritas Pemerintah Pusat, intinya kita di Daerah harus mengintegrasikan seluruh Peraturan-Peraturan yang di Pusat dengan peraturan yang akan kita buat di Daerah. Kegiatan sosialisasi ini membahas tentang Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, peningkatan ekosistem investasi dalam kegiatan berusaha, pelaksanaan perizinan perusahaan di daerah, percepatan penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif. Proses perijinan dilakukan menurut klasifikasi usaha yaitu: Resiko rendah, Resiko rendah menengah, Resiko menengah dan Resiko tinggi. Kemendagri mengharapkan masukan dari pemerintah daerah terkait perizinan.

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kabid Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here