Home Berita Umum SOSIALISASIKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, DLH PROVINSI JAWA BARAT HARAPKAN ADANYA LINGKUNGAN YANG...

SOSIALISASIKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, DLH PROVINSI JAWA BARAT HARAPKAN ADANYA LINGKUNGAN YANG LESTARI DI JAWA BARAT

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat kembali mengadakan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan yang diperuntukan bagi dinas/instansi yang membidangi lingkungan hidup, pelayanan terpadu satu pintu, pelaku usaha, dan stake holder lainnya se-Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

Sosialisasi yang dilaksanakan pada Selasa (27/03/2018) di Savoy Homman Bidakara Hotel, Jl. Asia Afrika Nomor 112 Kota Bandung ini dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum lingkungan hidup ini untuk memastikan setiap kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak lingkungan atau merugikan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksanaannya.

DPMPTSP Kota Sukabumi turut hadir pada acara tersebut diwakili antara lain oleh Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan Krishna Dwipayana, S.T., Kepala Seksi Data dan Informasi Banyu Citra Anggara, S.H. M.M., dan Kepala Seksi Pengelolaan Pengaduan Arisandi, S.T. berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor 005/1154/IV/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan.

Kegiatan yang diawali dengan pembukaan secara resmi dan diisi oleh beberapa materi dan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu penanganan kasus lingkungan hidup melalui penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi lingkungan hidup, penegakan hukum berupa sanksi atas pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup serta mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat.

Selain menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan tipologi kasus pencemaran lingkungan hidup, inti dari paparan tersebut mengajak agar semua stakeholder dapat berkomitmen dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan apabila terjadi permasalahan lingkungan hidup baik yang berupa kebakaran lahan, kerusakan lingkungan hidup, dumping limbah B3, dan pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here