Home Berita Umum SOSIALISASIKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, PEMERINTAH HARAPKAN DUKUNGAN NYATA LINGKUNGAN TERJAGA DI JAWA...

SOSIALISASIKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN, PEMERINTAH HARAPKAN DUKUNGAN NYATA LINGKUNGAN TERJAGA DI JAWA BARAT

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat mengadakan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan yang diperuntukan bagi dinas/instansi yang membidangi lingkungan hidup, pelayanan terpadu satu pintu, pelaku usaha, dan stake holder lainnya se-Kota/Kabupaten di Jawa Barat.

Sosialisasi yang dilaksanakan pada Rabu (28/08/2019) di Savoy Homman Bidakara Hotel, Jl. Asia Afrika Nomor 112 Kota Bandung ini dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum lingkungan hidup ini untuk memastikan setiap kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak lingkungan atau merugikan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pelaksanaannya. Hadir mewakili DPMPTSP Kota Sukabumi Sekretaris Dodi Supriadi, S.Ag. M.M. dan Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan Krishna Dwipayana, S.T.

Kegiatan yang diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Kabid Penataan Hukum DLH Provinsi Jawa Barat Ir. Dewi Nurhayati, M.Si. dan diisi oleh beberapa materi dan narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu penanganan kasus lingkungan melalui mekanisme pidana lingkungan oleh Antonius Sardjanto, S.N., S.T., M.KKK Kasubdit Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup, penanganan kasus lingkungan melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup oleh Osten Sianipar, S.H., M.Si. Kasubdit PSLH di Luar Pengadilan Bidang SDA.

Selain menyosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan tipologi kasus pencemaran lingkungan hidup, inti dari paparan tersebut mengajak agar semua stakeholder dapat berkomitmen dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan apabila terjadi permasalahan lingkungan hidup baik yang berupa kebakaran lahan, kerusakan lingkungan hidup, dumping limbah B3, dan pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana serta mekanisme penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here