Home Berita Umum UNSUR DMPPTSP KOTA SUKABUMI MELAKSANAKAN OPERASI PENERTIBAN BANGUNAN DIATAS LAHAN PEMERINTAH PROPINSI...

UNSUR DMPPTSP KOTA SUKABUMI MELAKSANAKAN OPERASI PENERTIBAN BANGUNAN DIATAS LAHAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT

Bangunan Gedung  adalah  wujud  fisik  hasil  pekerjaan konstruksi  yang  menyatu  dengan  tempat  kedudukannya, sebagian  atau  seluruhnya  berada  di  atas  dan/atau  di dalam tanah  dan/atau  air,  yang  berfungsi  sebagai  tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat   tinggal,   kegiatan   keagamaan,   kegiatan   usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan khusus. Garis Sempadan  Bangunan  Gedung adalah  garis  maya pada persil    atau    tapak    sebagai    batas    minimum diperkenankannya didirikan  bangunan  gedung,  dihitung dari  garis  sempadan jalan,  tepi  sungai  atau tepi  pantai atau  jaringan  tegangan tinggi  atau  garis  sempadan  pagar atau batas persil atau tapak.

Jumat tanggal 16 Oktober 2020 unsur DPMPTSP dan Satpol PP Kota Sukabumi mendampingi Satpol PP Propinsi Jawa Barat, DPMPTSP Propinsi Jawa Barat dan Bina Marga Propinsi Jawa Barat melaksanakan operasi penertiban bangunan atas lahan pemerintah Propinsi Jawa Barat. Kurang lebih sebanyak 10 bangunan permanen di jalan Jalur Lingkar Selatan, terancam dibongkar lantaran menggunakan sebagian lahan milik Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini DPMPTSP dan Satpol PP Kota Sukabumi hanya melakukan pendampingan operasi penegakan Perda Provinsi Jabar.

Kegiatan operasi ini, petugas menyisir sejumlah bangunan permanen yang menggunakan sebagian lahan milik Pemprov Jawa Barat. Hasil oprasi kali ini terdapat 10 bangunan permanen yang menggunkan lahan milik Pemprov Jawa Barat. Dalam operasi kali ini, baru memberikan teguran kepada pemilik bangunan yang menggunakan lahan Premprov Jawa Barat, karena hal itu jelas melanggar aturan sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat nomor 3 tahun 2019 tentang Garis Sempadan Bangunan. Jika memang pemilik rumah ini masih tidak membongkar maka petugas yang akan melakukan pembongkaran tersebut, karena tidak boleh ada rumah yang menggunakan lahan milik Pemerintah provinsi Jawa Barat, untuk itu dalam membangun rumah seharusnya warga terlebih dulu membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga tidak melanggar aturan yang ada.

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kabid Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here