Home Berita Umum VICON LOKAKARYA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH WILAYAH I

VICON LOKAKARYA PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH WILAYAH I

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi (Kemenpan RB RI) menggelar  Lokakarya Penerapan Standar Pelayanan Publik dilingkup Pemerintah Daerah Wilayah I Tahun 2020 secara virtual, hari Kamis tanggal 12 November 2020.Kegiatan ini diikuti oleh Sekda Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Kepala Biro Organisasi Setda Propinsi, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota, Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota di lingkup wilayah I (Sumatra dan Jawa). DPMPTSP turut menghadirkan Krishna Dwipayana.,S.T. Kabid Informasi dan Pengaduan serta Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M. Kasi Data dan Informasi.

Lokakarya ini dibuka oleh Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller er mengatakan, lokakarya ini dilakukan  dengan tujuan untuk melakukan  suatu transformasi menuju pelayanan publik yang prima, responsif dan berdaya saing global agar dapat menetapkan kemudahan- kemudahan dalam standar pelayanan public. Menurutnya, masih dijumpai berapa permasalahan dilapangan, seperti ketidakpastian standar pelayanan, ketidakjelasan informasi pelayanan hingga sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta belum optimalnya penerapan dan penguasaan teknologi informasi yang menjadi penghambat tercapainya transformasi pelayanan publik. Harapannya dengan lokakarya ini penyelenggara pelayanan dapat tetap semangat, konsisten dan berdedikasi tinggi dalam berkontribusi membangun pelayanan publik di Indonesia, sehingga dapat melahirkan kebahagiaan masyarakat.

Selain knowledge sharing, juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap penerapan standar pelayanan pada unit-unit penyelenggara pelayanan di wilayahnya.

Turut hadir sekaligus menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut yakni :

  1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman M.Fadhly S,AP.,M.M. dengan paparan materi Penyelenggaraan pelayanan publik yang kreatif, inovatif dan berkelanjutan.
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Drs. Firdaus.,M.Si. dengan paparan materi Mewujudkan pelayanan prima melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik.
  3. Kepala Puslatbang KDOD LAN Samarinda Dr.Mariman Darto.,M.Si. dengan paparan materi Peranan komitmen dan integritas pemimpin dalam mewujudkan perubahan pelayanan publik.
  4. Tim Asdep Pelayanan publik wilayah I TaufiqnH.Setiawan dengan paparan materi kebijakan standar pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan publik di wilayah I tahun 2020.

Kepala DPMPTSP Kota Sukabumi mengatakan, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, tentu otomatis berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik terebut. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, seperti terkait kelengkapan regulasi, managemen dan pengembangan Sumber Daya Manusia serta persiapan fasilitas yang memadai. Pelayanan publik sudah diupayakan semaksimal mungkin, walaupun diakuinya, belum seluruhnya pelayanan publik dapat dilaksanakan sesuai  dengan standar  yang diminta oleh Kemenpan RB. “Memang di beberapa daerah telah dibangun mall pelayanan publik yang terpadu. Kita memang belum bisa membangun seperti itu, karena harus memenuhi standar yang harus dipedomani dari Kemenpan RB. Disisi pelayanan publik pada OPD terkait, ujarnya, telah dilakukan sistem yang terintegrasi dan mengikuti perkembangan sistem teknologi dan informasi. Kita terus melakukan pelayanan prima dengan berbasis sistem online”.

Pemerintah sebagai penyedia layanan wajib memberikan pelayanan yang berkualitas sedangkan masyarakat memiliki hak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Hal ini tidak bisa ditawar lagi, hubungan antara penyedia dan pengguna layanan dimana kuncinya adalah kualitas. Pelayanan yang berkualitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Apabila seorang pimpinan tidak memiliki komitmen dalam memberikan kualitas yang baik tentunya yang bersangkutan tidak berintegritas karena tidak menjalankan kewajiban dari mandat undang-undang tersebut.

Terdapat tujuh elemen dalam menghasilkan pelayanan yang berkualitas, yaitu :

  1. Dalam hal ini, komitmen pimpinan pada setiap tingkatan merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas.
  2. Customer focus, dimana orientasi organisasi untuk melayani kebutuhan customer dengan mengarahkan segala perhatian dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelangannya.
  3. Evidence based decision making. Pengambilan keputusan dan perbaikan layanan tidak dapat dilakukan secara konsensus, tetapi harus berbasis pada data, masukan dari customer dan stakeholder.
  4. Relationship management, bagaimana membangun hubungan yang positif melalui komunikasi dan berbagai sarana. Relationship management juga perlu menjadi dasar dari sikap dan mental perilaku dari pegawai.
  5. Pendekatan proses. Dalam hal ini, seorang pimpinan harus membangun teamwork, sebuah kerja sama antar individu, antar unit organisasi sebagai kunci membangun pelayanan yang berkualitas.
  6. pemberdayaan pegawai merupakan ujung tombak dalam pelayanan.
  7. Perbaikan terus-menerus. Perbaikan berkelanjutan adalah peningkatan berkelanjutan atas produk, layanan, proses melalui peningkatan bertahap dan terobosan-terobosan yang dilakukan organisasi.

Selain berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara juga berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat kondisi lingkungan serta berkewajiban menerapkan standar pelayanan. Pelaksanaan standar pelayanan publik dijadikan suatu pedoman dan suatu tolok ukur dalam berbagai kegiatan khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Tanpa adanya tolok ukur atau tanpa adanya standar ini tidak akan terjadi efisiensi dan efiktifitas dalam pekerjaan. Dengan melalui penyusunan standar pelayanan publik ini diharapkan kedepannya ini akan terjadi suatu integrasi dibidang data, di dalam sistem, bisnis proses dan juga percepatan-percepatan lainnya.

Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini dijadikan sebagai salah satu penggerak roda kegiatan pemerintah dan pembangunan. Hal tersebut yang mendorong untuk terjadi pemulihan terhadap kegiatan perekonomian. Inilah yang mendorong untuk kita kembali me-recovery terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian, yaitu dengan berbagai penyederhanaan peraturan perundang-undangan, penyederhanaan prosedur, dan sebagainya.

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kabid Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here