Home Berita Umum VIDEO CONFERENCE RAPAT UJI PETIK RANCANGAN PERATURAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN...

VIDEO CONFERENCE RAPAT UJI PETIK RANCANGAN PERATURAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kota Sukabumi, yang terdiri dari kepala dinas serta pejabat eselon III dan IV, mengikuti rapat Uji Petik Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal secara daring melalui video conference, di Aula Dinas PMTPSP, hari Jumat  tanggal 17 Juli 2020. Rapat uji petik yang diselenggarakan oleh BKPM ini diikuti oleh semua Dinas PMPTSP seluruh Indonesia baik dihadiri secara langsung maupun secara vicon.

Undangan dari BKPM dengan nomor 157/A.9/B.1/2020 tersebut ditujukan untuk Kepala Dinas PMPTSP seluruh Indonesia agar dapat menghadirinya secara langsung, namun jika memang berhalangan hadir, maka bisa mengikutinya secara daring melalui aplikasi zoom.

Kegiatan ini membahas tentang terdapat perubahan Rancangan Peraturan BKPM tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan (Raperban Dalaks 2020) terhadap Peraturan BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018, dimana ada 5 bab yang mengalami perubahan, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab VI tentang Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bab VII tentang Tindakan Administratif Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Bab IX tentang Keadaan Kahar dan Bab X tentang Ketentuan Peralihan. Dalam Raperban Dalaks 2020, maka pembagian verifikasi dan evaluasi LKPM pun mengalami perubahan yaitu Dinas PMPTS kabupaten/kota untuk usaha kecil, Dinas PMPTSP provinsi untuk usaha menengah dan BKPM untuk usaha besar, dengan adanya perubahan Ranperban Dalaks 2020 terhadap Peraturan BKPM RI Nomor 7 tahun 2018, maka terdapat ketentuan yang berbeda dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pada Peraturan BKPM RI Nomor 7 tahun 2018 pelaku usaha menengah (investasi Rp 500 juta s/d Rp 10 miliar) dan besar (investasi lebih dari Rp 10 miliar) keatas yang wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (triwulan), namun pada Raperban Dalaks 2020 ini, pelaku usaha kecil (investasi 50 juta s.d 500 juta) juga wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan sekali (semester).

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here