Home Berita Umum WUJUDKAN INTEGRITAS, SELAIN LHKPN, PEGAWAI ASN PEMKOT SUKABUMI JUGA SUSUN LHKASN

WUJUDKAN INTEGRITAS, SELAIN LHKPN, PEGAWAI ASN PEMKOT SUKABUMI JUGA SUSUN LHKASN

Demi terciptanya clean and good governance khususnya pada Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang salah satunya dilakukan melalui transparansi harta kekayaan pegawai ASN.

ASN pada masa reformasi ini, begitu banyak upaya atau kegiatan yang terus dilakukan baik melalui pengawasan internal maupun pengawasan dan partisipasi dari masyarakat yang bertujuan untuk mencegah tindakan korupsi pegawai pemerintah atau penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Salah satu strategi dalam rangka pencegahan praktik korupsi di lingkungan ASN digulirkan yaitu kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). LHKASN sendiri merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai ASN dan dituangkan dalam Formulir LHKASN. Penyampaian LHKASN tahun ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pihak yang wajib mengisi LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara. Perbedaan dengan LHKPN dari aspek tujuan penyampaiannya untuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kriteria yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka di LHKASN untuk pimpinan organisasi melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat.

LHKASN berisi muatan data pribadi, laporan harta kekayaan yang berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, piutang, hutang, penghasilan dan pengeluaran dan Surat Pernyataan sebagai bukti kesungguhan ASN dalam menyampaikan LHKASN. Formulir LHKASN bisa diunduh dari www.menpan.go.id atau menggunakan aplikasi SI-Harka.

Kebijakan LHKASN ini juga menjadi kriteria dalam penilaian Zona Integritas dan Indeks Reformasi Birokrasi. Dengan kebijakan ini diharapkan setiap ASN lebih bertanggung jawab terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. LHKASN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here