Persyaratan Pelayanan Perizinan

Klik untuk melihat persyaratan perizinan.

A. PERMOHONAN DILAMPIRKAN DENGAN:
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Surat Persyaratan/Persetujuan bermaterai dari pemilik tanah apabila tanah yang akan dipakai milik orang lain;
c Surat Persetujuan/Perjanjian sewa menyewa dari pemilik tanah apabila tanah yang akan dipergunakan adalah tanah sewa;
d Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku rangkap 3 (tiga);
e Fotocopy Tanda Lunas PBB tahun berjalan rangkap 3 (tiga);
f Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) rangkap 2 (dua)
g Gambar Rencana Bangunan yang memuat gambar denah, tampak, potongan dan detail kontruksi bangunan rangkap 3 (tiga);
h Perhitungan Kontruksi untuk bangunan yang menurut penilaian teknis dianggap perlu;
i Surat pernyataan tidak berkeberatan warga terdekat untuk IMB tempat usaha;
j Keterangan lain yang dianggap perlu.
k Fotocopy surat pemilikan tanah yang sah/sertifikat/akta dari tanah yang akan dibangun, rangkap 3 ( tiga).
B. KHUSUS PERMOHONAN IZIN BANGUNAN TERTENTU YANG DIANGGAP PERLU PERTIMBANGAN TEKNIS, HARUS DILENGKAPI DENGAN:
a Gambar situasi, petikan dari peta terperinci yang disahkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Sukabumi;
b Surat keterangan: Rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan, Rekomendasi SPPL/UKL-UPL dari Kantor Lingkungan Hidup, Pertimbangan Teknis Pertanahan (IPPT) dari BPN;
c Gambar dan perhitungan instansi serta perlengkapan bangunan;
d Surat Izin Bekerja perencanaan arsitektur;
e Surat Izin Bekerja perencanaan kontruksi;
f Surat Izin pemborongan pekerjaan;
g Hasil penyelidikan tanah;
h Rekomendasi dari Bappeda tentang lokasi dan peruntukan tanah;
i Formulir kesesuaian tata ruang dari Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman
j Surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk pemohon perumahan
Syarat Umum :
a Foto Copy KTP Pemohon;
b Foto Copy Sertifikat / Akta Tanah;
c Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
d Foto Copy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir;
e Surat Pernyatan tidak Keberatan dari Tetangga (Izin Tetangga);
f Gambar dasar Ruang Usaha;
Jika Tanah / Bangunan Milik Orang Lain (Sewa / Kontrak )
g Foto Copy KTP Pemilik Tanah / Bangunan;
h Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah;
Jika Berbentuk Badan Usaha
i Foto Copy akta Pendirian Perusahaan
Jika Merupakan Perusahaan Cabang
j Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;
k Surat Kuasa Pengurusan Izin
Syarat Khusus Untuk Usaha/Kegiatan Khusus (Jika Diperlukan)
l Surat Keterangan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDAL LALIN) dari Dishub;
m Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan;
n Kajian Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL;
0 Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-.
a Fotocopy KTP;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c Fotocopy STNK;
d Fotocopy Buku Uji;
e Izin Trayek Yang Lama;
f Kartu Pengawasan;
g Fotocopy IPPKBU ( Izin Pengusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor Umum );
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Pemohon;
c Foto Copy NPWP;
d Foto Copy HO
Jika Berbentuk Badan Usaha
e Foto Copy akta Pendirian Perusahaan
f Pas Foto ukuran 3×4 (2 lembar);
Jika Merupakan Perusahaan Cabang
g Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;
h Surat Kuasa Pengurusan Izin.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Pemohon;
c Foto Copy NPWP;
d Foto Copy HO
e Foto Copy SIUP
Jika Berbentuk Badan Usaha
f Foto Copy akta Pendirian Perusahaan
Jika Merupakan Perusahaan Cabang
g Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;
h Surat Kuasa Pengurusan Ijin
Jika berbentuk Perseroan Terbatas
i Foto Copy pengesahan Kementrian Hukum dan HAM
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Fotocopy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan pendaftaran;
c Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
d Foto Copy NPWPD Perusahaan;
e Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
f Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
g Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses prosedur produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur/flowchart);
h Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa;
i Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)
j Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.
a Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c Foto Copy NPWPD Penanggung Jawab/Perusahaan;
d Foto Copy LKPM periode terakhir;
e Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal lama atau perubahannya;
f Fotocopy Pendaftaran bagi Badan Usaha yang telah melakukan pendaftaran;
g Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
h Fotocopy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM;
i Keterangan Rencana Kegiatan (berupa uraian proses prosedur produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alur/flowchart);
j Keterangan Uraian Kegiatan Usaha Sektor Jasa;
k Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)
l Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahan.
m Risalah RUPS bukti pemegang saham baru.
a Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
d Foto Copy NPWPD Penanggung Jawab/Perusahaan;
e Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
f Untuk perubahan bidang usaha jenis/kapasitas produksi dilengkapi dengan keterangan Rencana Kegiatan (uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi diagram alir/flowchart dan uraian kegiatan sektor jasa)
g Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait (bila dipersyaratkan)
h Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) peride terakhir.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
d Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak  Daerah (NPWPD);
f Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
g Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
h Fotocopy Izin Gangguan;
i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
j Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
d Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
f Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
g Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
h Fotocopy Izin Gangguan;
i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
j Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
d Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
f Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
g Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
h Fotocopy Izin Gangguan;
i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
j Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Penanggung Jawab;
c Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
d Fotocopy pendaftaran modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki
e Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f Bukti Penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan (fotocopy sertifikat Hak Atas Tanah/Akta jual beli tanah oleh PPAT atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan);
g Bukti Penguasaan/penggunaan gedung/bangunan (fotocopy IMB atau fotocopy Akta Jual Beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan)
h Fotocopy Izin Gangguan;
i Fotocopy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
j Fotocopy Persetujuan/pengesahan Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau fotocopy persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL);
k Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
l Permohonan ditanda-tangani diatas materai cukup oleh Direksi Perusahaan;
m Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh Direksi Perusahaan.
a Fotocopy NPWPD;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c Fotocopy akte pendirian perusahaan dan KTP Direktur Perusahaan;
d Fotocopy sertifikat hak atas tanah/bukti perolehan tanah;
e Proposal proyek;
f Fotocopy pelunasan PBB lahan yang dimohon tahun terakhir;
g Sosialisasi dan konsultasi pada masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan;
h Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah untuk dibebaskan oleh pengembang;
i Rincian lahan dan aspek tata guna lahan;
j Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruh dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penerbitan SK izin lokasi pertama;
k Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;
l Keterangan keanggotaan dari organisasi/Asosiasi;
m Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kota Sukabumi
n Surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan;
o Surat persetujuan Presiden RI bagi PMA dan SPPM dari BKPM untuk PMDN.
a Fotocopy KTP Pemohon dan Pemilik Bangunan;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c  Fotocopy NPWP(D);
d Fotocopy Lunas PBB Tahun Berjalan;
e Jenis Reklame dan Gambar/Konstruksi Reklame yang dipasang;
f  Lokasi Pemasangan yang diinginkan;
g Izin Tetangga;
h Pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan yang akan dipasang Reklame;
i Pernyataan bersedia menaati semua peraturan yang berlaku;
Fotocopy IMB bangunan reklame.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy surat izin praktek apoteker;
c Foto Copy surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian;
d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
e Foto Copy KTP pemohon;
f Akte perjanjian kerjasama notaris apoteker dengan pemilik sarana apotik;
g Surat pernyataan pemilik sarana apotik tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;
h Daftar terperinci alat perlengkapan apotik;
i Denah bangunan dan peta lokasi apotik;
j Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO;
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy surat izin praktek dokter (minimal 2 dokter umum/dokter gigi) untuk klinik pratatama, khusus untuk klinik utama harus 2 SIP dokter spesialis/1 SIP dokter spesialis ditambah 1 SIP dokter umum yang terlatih;
c Foto copy surat izin praktek apoteker;
d Surat izin kerja/praktek tenaga kesehatan lain sesuai dengan ketenagaan yang bekerja di klinik;
e Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
f Foto copy pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan;
g Identitas lengkap permohonan/KTP;
h Surat keterangan persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah setempat;
i Bukti hak kepemilikan atau penggunaan tanah atau izin penggunaan bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan bagi milik pribadi atau surat kontrak minimal selama 5 tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
j Dokumen UKL-UPL atau SPPL;
k Profil klinik yang akan didirikan meliputi: struktur organisasi kepengurusan tenaga kesehatan, sarana & prasarana, peralatan, jenis pelayanan yang diberikan termasuk tarif;
l Pernyataan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengelola, ditandatangani diatas materai Rp. 6.000;
m Perjanjian pengelolaan limbah;
n Keterangan dari RS rujukan;
o Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti fotocopy IMB, HO.
a Fotocopy KTP;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c Fotocopy NPWPD & SKT;
d Fotocopy IMB Sesuai Fungsi Usaha;
e Fotocopy Izin Gangguan (HO);
f Fotocopy Sertifikat Tanah;
g Fotocopy Daftar Tenaga Ahli  dilampiri Surat Pernyataan dari setiap Tenaga Ahli Tetap diatas Materai Rp. 6000,- ;
h Daftar Tenaga Tekhnik Perusahaan yang sesuai Bidang Perkerjaanya dilampiri Foto Copy Ijasah, Sertifikat Tenaga Tekhnik dan Kartu Tanda Penduduk;
i Fotocopy Sertifikat Badan Usaha ( SBU ) yang telah diregistrasikan oleh Asosiasi / Lembaga;
j Daftar Pengalaman Perusahaan;
k Neraca Perusahaan Terakhir;
l Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
m Pas foto terakhir Direktur/Pimpinan Badan Usaha ukuran 4×6 sebanyak (3 lembar) berwarna;
n Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Pemohon;
c Foto Copy NPWP;
d Foto Copy HO
e Foto Copy SIUP
f Foto Copy TDP
g Rekomendasi dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata & Ekonomi Kreatif
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Surat tanda terdaftar pengobat tradisional/Surat izin pengobat tradisional pengangung jawab dan para terapis lain;
c Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
d Foto copy pendirian badan usaha;
e Fotocopy KTP;
f Persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah;
g Bukri kepemilikan tanah atau surat kontrak minimal 5 tahun bagi yang menyewa;
h UKL dan UPL.
a Izin Pendirian Rumah Sakit
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Studi kelayakan;
c Master plan;
d Status kepemilikan;
e Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan;
f Fotocopy Izin Gangguan;
g Persyaratan pengolahan limbah;
h Luas tanah dan sertifikatnya;
i Penamaan;
j Fotocopy IMB;
k Izin penggunaan bangunan;
l Fotocopy SIUP.
b Izin Operasional
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Berita acara pemeriksaan RS dari Dinas Kesehatan;
c Rekomendasi izin operasional dari Dinas Kesehatan;
d Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup menataati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e Fotocoy Izin Gangguan;
f Dokumen UKL-UPL;
g Struktur organisasi RS;
h Daftar ketenagaan medis, paramedis dan non medis;
i Data kepegawaian direktur RS;
j Data kepegawaian dokter RS;
k Data kepegawaian perawat;
l Hasil pemeriksaan  air minum (6 bulan terakhir);
m Daftar inventaris medis, penunjang medis, dan non medis;
n Daftar tarif pelayanan medik;
o Denah: situasi, bangunan (1:100), jaringan listrik, air, air dan limbah, luas bangunan keseluruhan;
p Akte notaris pendirian badan hukum dengan AD/ART yang mencantumkan penyelenggaraan fasilitas kesehatan;
q Salinan pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman;
r Sertifikat tanah atas nama badan hukum pemilik RS.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Surat izin praktek dokter penanggung jawab;
c Surat izin kerja tenaga analisis laboratorium;
d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
e Foto copy kartu identitas/foto copy akte pendirian badan pemohon;
f Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan;
g Surat pernyataan kesanggupan pengnggung jawab;
h Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis;
i Surat pernyataan kesedian mengikuti program pemantapan mutu;
j Dara kelengkapan bangunan;
k Data Kelengkapan peralatan;
l Foto copy NPWP;
m Rencana kegiatan pelayanan dan tarif pemeriksaan laboratorium;
n Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota ILK;
o Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Fotocopy Izin Prinsip;
c Fotocopy KTP;
d Fotocopy NPWP;
e Fotocopy Izin Gangguan
f Fotocopy SIUP;
g Fotocopy TDP;
h Pas Poto 4×6 (3 Lembar);
i Surat Pernyataan Bersedia Mematuhi Peraturan yang berlaku.
a Foto copy KTP pemohon;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c Gambar situasi / Gambar Rencana Konstruksi;
d Foto copy Surat Kepemilikan Tanah;
e Foto Copy Tanda lunas PBB Tahun Terakhir;
f Fotocopy IPPT/IMB/Izin Lokasi;
g Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/Koperasi);
h Fotocopy  Gambar Rencana / Rute Galian (untuk izin Rumija).
a Foto copy KTP pemohon;
b Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
c Fotocopy Akta Perudahaan/Profile company;
d Gambar situasi / Gambar Rencana Konstruksi;
e Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir;
f Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Pemohon;
c Foto Copy NPWP;
d Fotocopy Akta Pendirian Perudahaan;
e Fotocopy IMB yang menyatakan sebagai gudang;
f Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modan untuk Penanaman Modal Asing;
g Fotocopy KITAS untuk penanggung jawab berkewarganegaraan asing;
h Foto Copy SIUP
i Foto Copy TDP
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
c Foto Copy Izin Lokasi;
d Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat: Nama konsultan, alamat konsultan;
e Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
f Foto copy IUPP Pusat  Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
g Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
h Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
i Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (lUP2T);
j Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Toko Modern
k Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan  dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
a Formulir Permohonan;
b Materai Rp.6.000,- (2 buah);
c Fotocopy NPWPD;
d Fotocopy KTP Direktur/penanggun jawab;
e Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
f Daftar Mesin dan Peralatan;
g Daftar Bahan Baku Penolong.
a Surat permohonan dari lembaga yang bersangkutan;
b Foto copy SK LPK terakhir;
c Foto copy sertifikat kursus terakhir;
d Foto copy KTP dan NPWP pimpinan LPK dan daftar riwayat hidup pimpinan;
e Pas foto berwarna 3×4 (3lembar);
f Data kelulusan warga belajar minimal 1 tahun terakhir sesuai dengan jenis program pendidikan yang diselenggarakan;
g Daftar warga belajar yang sedang berlangsung sesuai dengan jenis program;
h Laporan sementara kegiatan LPK/Bimbel yang mengacu kepada 8 standar kompetensi pendidikan bagi lpk dan bimbel minimal 1 semester terakhir berisi profil pelakasanaan/kurikulum dan jadwal belajar/struktur organisasi);
i Succes story/tingkat keberhasilan lembaga.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy KTP Pemohon;
c Foto Copy HO;
d Foto Copy SIUP;
e Foto Copy TDP
f Foto Copy Rekomendasi dari dinas terkait;
g Rekomendasi SPPL;
h Foto Copy NPWP;
i Foto Copy Akta Perusahaan.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
c Foto Copy Izin Lokasi;
d Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat: Nama konsultan, alamat konsultan;
e Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
f Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
g Foto copy Izin Gangguan (HO);
h Foto copy Hak Guna Bangunan (HGB);
i Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
j Rencana Kemitraan dengan UMKM dan Koperasi;
k Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
l Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
c Foto Copy Izin Lokasi;
d Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat: Profil lengkap konsultan;
e Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan
f Foto copy IUPP Pusat  Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
g Foto copy HO, SIUP, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
h Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
i Surat Pernyataan atas kebenaran dokumen persyaratan permohonan Izin Usaha Toko Modern;
j Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Toko Modern
k Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan  dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto copy surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK);
c Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
d Foto Copy KTP pemohon;
e Pas foto 4×6 (2 lembar);
f Surat peernyataan bersedia bekerja sebagai penanggung jawab toko obat;
g Surat pernyataan pemilik untuk bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku;
h foto copy surat perjanjian kerja sama antara asisten apoteker dengan pemilik toko obat, ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000;
i Alamat dan denah tempat usaha;
j Daftar obat-obatan yang akan dijual;
k Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Surat tanda terdaftar pengobat tradisional/Surat izin pengobat tradisional penagngung jawab dan para terapis lain;
c Surat izin kerja ahli kecantikan;
d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
e Fotocopy KTP pemohon;
f Foto copy sertifikat atau perjanjian sewa;
g Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab salon kecantikan;
h Rekomendasi dari organisasi ahli kecantikan;
i Surat keterangan dari Lurah;
j Pas foto ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar;
k Daftar jumlah dan jenis tenaga;
l Daftar dan jenis alat kecantikan yang digunakan dan kegunaannya;
m Peta lokasi dan denah ruangan yang digunakan untuk pelayanan;
n Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Foto copy surat izin kerja reprakasi optisien;
c Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
d Foto copy KTP;
e Rekomendasi dari GAPOPIN;
f Daftar terperinci alat perlengkapan optikal;
g Denah bangunan dan peta lokasi;
h Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.
a Fotocopy KTP;
b Fotocopy NPWPD;
c Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh Akutnan Publik;
d Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
e Sertifikat pendaftaran pedagang berjangka;
f Tanda keanggotaan pada bursa berjangka;
g Tanda keanggotaan pada lembaga kliring berjangka;
h Pernyataan tertulis persiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.
SD, SMP, SMA
1 Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
2 Identitas lengkap pemohon
3 Foto copy akta pendirian yayasan dan izin Kemenkumham
4 foto copy IMB
5 Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintahan, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara
6 Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya
7 Isi pendidikan
8 Jumlah kualifikasi pendidikan dan tenaga kependidikan
9 Sarana dan prasarana pendidikan untuk non kejuruan
10 Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada
11 Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut
12 Data mengenai perkiraan pembiyaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 3 tahun akademik berikutnya
a Foto copy KTP pemohon;
b Gambar situasi / Gambar Rencana Konstruksi;
c Foto copy Surat Kepemilikan Tanah;
d Foto Copy Tanda lunas PBB Tahun Terakhir ;
e Fotocopy IPPT/IMB/Izin Lokasi;
f Akte Badan Hukum (untuk Perusahaan/Koperasi);
g Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
h RAB Konstruksi (untuk izin Tiang Pancang Reklame).
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Surat Izin Praktek Dokter Penanggung Jawab;
c Surat Izin Kerja Radiografer;
d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
e Struktur Organisasi;
f Data tenaga kerja;
g Data denah, ukuran, konstruksi dan proteksi ruangan;
h Data Peralatan dan spesifikasi teknis radiologi diagnostik;
i Berita Izin importir alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi sinar x);
j Berita acara uji fungsi alat radiologi;
k Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti IMB, HO.
a Daftar sarana dan prasarana;
b Daftar tenaga kesehatan;
c Daftar program rehabiliasi medis NAPZA dan SOP;
d Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
e Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Fotocopy Izin Prinsip;
c Fotocopy sertifikat;
d Fotocopy HO;
e Rekomendasi UKL-UPL.
a Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
b Fotocopy KTP;
c Fotocopy HO;
d Surat kesediaan mengganti pohon yang akan ditebang dengan jumlah/jenis kunatitas yang sama atau yang lebih banyak.
Syarat Umum :
a Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
b Pas photo ukuran 3 x 4 berwarna sebanyak 3 lembar;
c Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-;
Khusus Bagi Permohonan Atas Nama Badan Usaha Melampirkan
d Bagi Perusahaan yang berbentuk PT. melampirkan Foto copy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir;
e Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri  yang dilegalisir ;
f Bagi perusahaan berbentuk CV. dan Fa. melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri  yang dilegalisir ;
Khusus Izin Baru
g Laporan penyelesaian Pengeboran sumur dengan melampirkan Hasil analisa Air Bawah Tanah dari Instansi yang ditunjuk;
h Foto copy Izin Pengeboran yang dilegalisir;
Khusus Izin Perpanjangan
i Hasil analisa Air Bawah Tanah dari segi  teknis geologi dan konservasi air bawah tanah dari Instansi yang ditunjuk;
j Melampirkan foto copy Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terakhir  yang dilegalisir.