Home Seputar Pengaduan RESPON ADUAN WARGA, TIM TEKNIS PERIZINAN CEK LAPANGAN

RESPON ADUAN WARGA, TIM TEKNIS PERIZINAN CEK LAPANGAN

Tim Teknis Perizinan yang dalam hal ini bertindak sebagai Satgas Percepatan Berusaha Pemerintah Kota Sukabumi menerima keberatan warga, tepatnya warga yang meminta Corporate Social Responsibility (CSR) sekaligus meminta informasi mengenai legalitas izin menara telekomunikasi (tower) yang berlokasi di Kampung Lamping, RT 03/04, Kelurahan Gendong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi.

Setelah dilakukan kroscek data dan tinjauan lapangan bersama antara DPMPTSP oleh Kasi Pelayanan Perizinan Fauzi Rahmatuloh, S.E. dan Dinas Satpol PP Kota Sukabumi yang dipimpin oleh Kabid Gakda Sudrajat, S.H., Bangunan tower yang telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu tersebut, telah memiliki IMB, Meski sudah memiliki IMB dan Izin Gangguan (HO) sudah dicabut, selanjutnya pemilik tower dan pelaku usaha lainnya diminta untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu memproses update perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat selama masih memenuhi aspek kewajaran sebagai bentuk CSR.

Di sisi lain, keberadaan sarana telekomunikasi menjadi salah satu pendukung perwujudan Kota Sukabumi smart city dan kecepatan akses telekomunikasi seperti telepon dan internet. Oleh karenanya di satu sisi merupakan bentuk investasi, di sisi lainnya Pemerintah perlu mengayomi aspirasi masyarakat.

Izin Gangguan (HO) sendiri merupakan izin yang diterbitkan Pemerintah Daerah atas dasar tidak keberatan warga sekitar atas adanya kegiatan usaha, sekaligus memastikan kegiatan usaha tidak memberikan dampak lingkungan kemasyarakatan, namun Izin Gangguan kini telah dicabut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017  yang ditindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan tanggal 10 Oktober 2017.

Pencabutan Izin Gangguan dimaksud dilakukan dengan tujuan adanya kemudahan berinvestasi di Indonesia, penyederhanaan perizinan, peningkatan daya saing usaha, dan ease of doing business.

Meski sdh memiliki IMB dan Izin Gangguan (HO) sudah dicabut, pemilik tower dan pelaku usaha lainnya diminta untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu memproses update perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Tim selanjutnya akan memanggil pihak pemilik/pelaku usaha untuk melakukan komunikasi persuasif dengan warga, selain itu Tim juga melakukan sosialisasi kepada warga terkait implementasi peraturan terbaru mengenai OSS dan Izin Gangguan yang telah dicabut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here