Home Seputar Perizinan KOORDINASI IZIN TRAYEK DAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

KOORDINASI IZIN TRAYEK DAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, dilaksanakan rapat koordinasi izin trayek dan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Sukabumi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Kantor Cabang Sukabumi, unsur Polres Sukabumi Kota, unsur Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, unsur PT. Jasa Raharja Sukabumi, dan Kasubbid Sistem Informasi BPMPT Kota Sukabumi.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 diatur bahwa Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB, Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB, Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku. Sedangkan Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraanyang masih berlaku.

Agar mendapatkan insentif tersebut, Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 menentukan bahwa Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan Kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan atau paling lambat 31 Desember 2015.

Apabila persyaratan untuk mendapat insentif diatas tidak dipenuhi, Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2015 mengatur bahwa pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun barang ditetapkan sebesar 100% dari dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB sebesar 1%. Sedangkan pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun barang ditetapkan sebesar 100% dari dasar pengenaan BBNKB dengan tarif BBNKB sebesar 10% untuk kendaraan bermotor baru dan 1% untuk BBNKB kedua dan seterusnya.

Pertemuan ini selain menjelaskan tentang tata cara pemberian insentif, juga menyamakan persepsi pada semua lembaga yang diberikan kewenangan terhadap pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam kesempatan tersebut BPMPT Kota Sukabumi, diminta menerangkan tentang kewenangannya sebagai pemberi Izin Trayek, tata cara pembuatan SIUP, TDP, dan menentukan KBLI/KLUI yang tepat bagi bidang usaha angkutan umum.

Mengenai kewenangan pemberian Izin Trayek ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Kepala BPMPT Kota Sukabumi, dimana Izin Trayek merupakan salah satu jenis dari 42 izin yang dikeluarkan oleh BPMPT dan merupakan izin bertarif (retribusi) sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Dalam mengurus izin trayek, mutlak dipersyaratkan adanya rekomendasi dari Dinas Perhubungan seperti Kartu Lulus Pengujian Kendaraan Bermotor atau umumnya dikenal dengan Pengawasan/KIR, sedangkan tata cara pembuatan SIUP dan TDP dan penentuan KBLI berdasarkan KBLI Tahun 2009 jilid ke III dijelaskan secara lugas kepada semua peserta rapat.

Setelah pertemuan ini, diagendakan pertemuan lanjutan yang melibatkan unsur KKU/Organda yang mewakili supir/pemilik angkutan umum dengan tujuan menyosialisasikan perihal program pemberian insentif PKB ini dengan harapan adanya kejelasan penerapan aturan kepada pemilik kendaraan angkutan yang ingin mendapatkan insentif PKB apabila ia kelak masuk terdaftar menjadi badan hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here