Home Seputar Perizinan LARANGAN MEMBUAT PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERSAWAHAN IRIGASI TEKNIS

LARANGAN MEMBUAT PERMUKIMAN PADA KAWASAN PERSAWAHAN IRIGASI TEKNIS

Sebagaimana telah kita ketahui bersama rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rumah perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga terwujud perumahan yang layak huni. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman membawa perubahan yang cukup bessar dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mulai tahun 2015 Pemerintah Pusat telah meluncurkan program “sejuta rumah untuk rakyat”, Namun demikian, kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman ini harus tetap selaras dan harmonis dengan sektor lainnya.

Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.11-Mn/682 tanggal 9 Juli 2015, disampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di beberapa daerah Kabupaten/Kota, didapatkan bahwa pertumbuhan perumahan meningkat cukup baik walaupun belum dapat mengurangi backlog rumah secara nasional, namun disisi lain pengembangan perumahan juga mengakibatkan konversi lahan persawahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan, serta disampaikan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Indonesia, dapat melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga lokasi persawahan, terutama sawah irigasi teknis untuk tidak diberikan IMB untuk perumahan dan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) masing-masing serta pada kawasan strategis, disarankan agar pembangunan perumahan dilaksanakan secara vertikal sehingga pemanfaatan lahan lebih efektif.

Sehubungan dengan haltersebut, Pemerintah Kota Sukabumi siap melaksanakan surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksud, dan konsisten melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SukabumiTahun 2011–2031, serta melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan di area pesawahan yang produktif, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengakomodasi kebijakan perlindungan lahan pertanian melalui pengembangan kawasan pertanian pangan. Hal ini juga didukung data bahwa lahan persawahan di Kota Sukabumi saat ini hanya tercatat sekitar 321 Ha saja, dan akan ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here