Indeks Kepuasan Masyarakat Online

Mohon diisi dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan yang terjadi dilingkup kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Salah satu upaya untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintah adalah dengan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dasar hukum dan amanat pelaksaanaan IKM adalah Undang-undang nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut paling sedikit memuat 14 unsur, sebagai berikut :

  1. Prosedur Layanan;
  2. Persyaratan Pelayanan;
  3. Kejelasan Pelayanan;
  4. Petugas Pelayanan;
  5. Jawab Petugas Pelayanan;
  6. Kemampuan Petugas Pelayanan;
  7. Kecepatan Pelayanan;
  8. Keadilaan Mendapatkan Pelayanan;
  9. Kesopanan dan Keramahan Pelayanan;
  10. Kewajaran Biaya Pelayanan;
  11. Kepastian Biaya Pelayanan;
  12. Kepastian Jadwal Pelayanan;
  13. Kenyamanan Lingkungan;
  14. Keamanan Lingkungan.

[ipt_fsqm_form id=”1″]

GABUNG YUK!

88FansLike
7FollowersFollow
0FollowersFollow
4SubscribersSubscribe

TERBARU

VIRTUAL CONFERENCE DENGAN IIPC SYDNEY DAN ITPC SYDNEY

Salah satu peran pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekspor adalah dengan menjalin kerjasama perdagangan dengan negara lain baik itu bilateral, regional,multilateral maupun unilateral. Pemerintah Provinsi...

VIDEO TELEKONFERENCE HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019

Bagian Ortala Pemda Kota Sukabumi beserta SKPD, mengikuti pembahasan rencana tindak lanjut hasil evaluasi RB. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan...