Home Uncategorized KONSULTASI PENERAPAN IZIN GANGGUAN DAERAH KE KEMENDAGRI

KONSULTASI PENERAPAN IZIN GANGGUAN DAERAH KE KEMENDAGRI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, DPMPTSP Kota Sukabumi sebagai PTSP yang mendapat pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dari Kepala Daerah, saat ini masih menerbitkan Keputusan Izin Gangguan beserta pemungutan retribusi Izin Gangguan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Sekaitan dengan hal tersebut, kami berkunjung untuk melaksanakan konsultasi ke Kantor Kementerian Dalam Negeri untuk memohon arahan/petunjuk untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penerbitan Izin Gangguan. Yang menerima konsultasi adalah sdr. Priono, Kepala Seksi PDRB Wilayah II B, yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan penerapan Izin Gangguan di Daerah, undang-undangnya masih berlaku, dan kebetulan hari ini Ditjen Bina Bangda dengan Biro Hukum Kemendagri sedang melakukan pembahasan dan hasilnya direncanakan adanya surat edaran ke PTSP Kota/Kabupaten untuk memberikan petunjuk atau arahan lebih lanjut.

Dengan demikian, DPMPTSP Kota Sukabumi sementara ini masih berpegang pada peraturan perundang-undangan eksisting atau dengan kata lain masih memproses penerbitan Izin Gangguan sampai terdapat arahan lebih lanjut. Undang-­Undang Gangguan sendiri diatur berdasarkan Hinder Ordonnantie Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226, meskipun produk undang-undang dibuat ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, namun berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Penulis:

Banyu Citra Anggara, S.H., M.M.

Kepala Seksi Data dan Informasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here