Home Berita Umum KOTA SUKABUMI ZERO OUMBUDSMAN TAHUN 2019

KOTA SUKABUMI ZERO OUMBUDSMAN TAHUN 2019

Undang-Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggrakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk control atau pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, karena dalam pelayanan publik masyarakat merupakan salah satu dari tiga unsur pengawas eksternal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaduan masyarakat juga berguna bagi pimpinan dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya dalam pelaksanakan standar pelayanan publik.

Kegiatan ini di buka oleh Drs.Andri Setiawan.,M.M ASDA I Kota Sukabumi pada acara Sosialisasi Tata Cara Pemeriksaan Laporan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Tata Laksana Setda Kota Sukabumi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 di Op Room Setda Kota Sukabumi jalan R.syamsudin.,S.H No.25. Pertemuan ini diikuti oleh SKPD terkait, 7 Kecamatan se Kota Sukabumi, Polres Sukabumi Kota, BPN Kota Sukabumi dan RSUD R.Syamsudin.,S.H.  DPMPTSP Kota Sukabumi turut menghadirkan Krishna Dwipayana.,S.T Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan; dan Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M Kepala Seksi Data dan Informasi.

Dalam sambutannya Drs.Andri Setiawan.,M.M. mengatakan pengaduan yang berhubungan dengan layanan, bila tidak sesuai pasti lapor, begitupula bila bermasalah dengan pelayanan. Tahun 2020 akan dimulainya action dari Oumbudsman, dimana ada 25 SKPD termasuk Kecamatan, Rumah Sakit sudah masuk Oumbudsman. Diantara keberhasilan pelayanan publik yang baru diraih oleh Pemerintah Kota Sukabum adalah :

  1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapat penghargaan katagori “A”.
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat penghargaan kategori “B”.
  3. RSUD R.Syamsudin.,S.H mendapat penghargaan kategori “B”

Pada kesempatan ini yang menjadi narasumber yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan Laporan Ibu Noer Adhe Purnama.,S.H.,M.H dari Oumbudsman RI Propinsi Jawa Barat membahas materi persebaran substansi laporan Oumbudsman Republik Indonesia (ORI) yang banyak dikeluhkan masyarakat misalnya tentang perizinan, lingkungan, kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, kepolisian dan pertanahan. Dari data dan laporan, sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2019, Kota Sukabumi zero laporan ke Oumbudsman.

Jumlah aduan tidak mencerminkan dengan serta merta terhadap kualitas pelayanan yang riil. Pada jumlah tertentu dalam stastistik laporan tahunan, lebih menunjukan pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap perbaikan layanan.

Penulis :

Sri Murni Herlina.,S.KM.,M.M (Kepala Seksi Data dan Informasi DPMPTSP Kota Sukabumi)

Editor:

Krishna Dwipayana.,S.T (Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan DPMPTSP Kota Sukabumi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here